 |
| Kepala Dinas Perkotaan Batanghari, Suaidi SE |
Terkait
Isu SK Honorer Fiktif
MUARA
BULIAN,BPost-Kepala
Dinas Perkotaan Batanghari, Suaidi SE, membantah pernyataan Bupati Batanghari
Ir. Syahirsah SY, yang menyebut data tenaga honorer Dinas Perkotaan Batanghari,
banyak tidak jelas alias abal-abal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati
Syahirsah saat melakukan Inspeksi mendadak (Sidak), terhadap Empat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (20/4). Sidak dilakukan untuk melihat secara
langsung keberadaan kantor serta disiplin para pegawai.
“ Saya banyak menerima laporan soal data
tenaga honorer yang tidak jelas. Ada SK-nya, tapi orangnya tidak pernah masuk
bekerja. Laporan tersebut ternyata benar adanya setelah Kita kroscek. Saya akan
tindak ini, kalau perlu akan dipecat,” kat Bupati Syahirsah.
Kepada Bulian Post saat
dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (21/4) petang, Suaidi dengan
tegas mengatakan bahwa informasi yang diterima Bupati Batanghari tentang tidak
jelasnya data honorer pada Dinas Perkotaan Batanghari sama sekali tidak benar.
“ Informasi tersebut sama sekali tidak
benar. Semua SK yang dikeluarkan ada orangnya. Silahkan saja cek kalau tidak
percaya,” tutur Suaidi, yang mengaku sedang berada di Gedung DPRD Batanghari.
Ia menjelaskan, selaku Kepala Dinas
Perkotaan Batanghari, tidak akan mungkin berani membuat SK honor tanpa ada manusianya.
Sebab perbuatan tersebut merupakan tindakan yang akan mengarah pidana.
“ Silahkan buktikan kalau memang ada SK
honor, tapi manusianya tidak ada,” tantang Suaidi.
Sebagai pimpinan tertinggi, sambung
Suaidi, merupakan hal wajar apabila Bupati mengatakan data honor Dinas
Perkotaan Batanghari banyak tidak jelas atau abal-abal. Namun sebaiknya,
informasi yang diterima harus terlebih dahulu di cek kebenarannya.
“ Karena apabila informasi tersebut
tidak bisa dibuktikan, tentu Bupati juga kan yang akan malu,” tutup Suaidi.
Seperti yang diwartakan sebelumnya, Bupati
Batanghari Syahirsah SY, Rabu (20/4) pagi melakukan Inspeksi mendadak (Sidak).
Sidak Bupati Syahirsah terpusat pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Sidak dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung keberadaan
kantor serta disiplin para pegawai.
Empat SKPD yang menjadi target Sidak
Syahirsah yakni Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan
Daerah (BKPPD), Dinas Perkotaan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara
Bulian.
Dinas Kesehatan Batanghari merupakan
tujuan pertama rombongan Bupati Syahirsah. Tensi Bupati Syahirsah meninggi saat
berada dalam kantor yang dipimpin H. Ayub Khan, M.Kes. Pasalnya, Bupati
Syahirsah menemukan banyak pegawai honorer maupun PNS yang belum hadir.
Dari total pegawai Dinkes Batanghari
yang berjumlah 97 orang, ternyata hanya 33 pegawai yang mengisi Absen.
Sementara sisanya tidak tahu keberadaannya ketika Bupati Batanghari mengunjungi
Kantor Dinkes Batanghari.
“
Dari 97 orang pegawai yang ada di Dinas Kesehatan, yang telah menandatangai
absen hanya 33 orang, kemana mereka?,” tanya Bupati kepada Kepala Dinas
Kesehatan Batanghari, H. Ayub Khan dengan nada tinggi.
Kemarahan Bupati Syahirsah semakin
memuncak saat menemukan banyak pegawai yang datang tidak tepat waktu. Apalagi
mayoritas pegawai yang terlambat merupakan pegawai pelayanan.
Berdasarkan temuan Sidak pada Dinkes
Batanghari, Bupati Syahirsah mengatakan Dinas Kesehatan adalah yang terburuk
dalam sidak ini. Kehadiran pegawainya tidak sampai Tiga Puluh persen.
Ia berjanji akan memberikan sanksi tegas
terhadap pegawai yang tidak masuk kerja. Sanksi yang akan diterima pegawai
berupa Surat terguran.
“ Bagaimana mau melayani kalo pegawainya
tidak disiplin. Bagi yang tidak masuk hari ini akan di beri sanksi,” tegas
Syahirsah.
Selanjutnya Bupati dan rombongan menuju
Dinas Perkotaan Batanghari. Setibanya di Kantor Dinas Perkotaan, Bupati
Syahirsah kembali menemukan hal serupa saat Sidak pertama di Dinas Kesehatan.
Kehadiran pegawai menjadi sorotan
Bupati, saat melihat sedikitnya tanda tangan dalam Absen. SKPD tujuan Bupati
selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD)
Batanghari.
Lagi-lagi amarah Bupati Syahirsah tidak
terbendung. Hal ini disebabkan, BKPPD yang semestinya mengurus sistem
kepegawaian, dinilai tidak lebih disiplin dari pegawai.
“ Badan yang mengurus urusan kepegawaian
malah tidak disiplin dari yang mereka urus, bagaimana kalau begini,” sesal
Syahirsah.
RSUD Hamba Muara Bulian merupakan SKPD
terakhir Sidak Bupati Syahirsah dan rombongan. Saat berada di RSUD Hamba, tensi
Bupati menurun 360 derajat. Bahkan Bupati sempat melontarkan pujian kepada
Manajemen RSUD Hamba, karena tidak ada ditemukan permasalahan pelayanan.
“ Hanya Rumah Sakit yang cukup
menggembirakan Saya. Tadi Kita tanya langsung kepada keluarga pasien, mereka
menyatakan puas. Kita lihat mereka juga banyak yang hadir dari luar daerah
kita, salah satunya dari Merangin dan Mandiangin Sarolangun,” tutur Syahirsah
sedikit sumringah.
Selain dari permasalahan itu, Bupati
Batanghari ini juga menyorot soal Data tenaga honor yang ada disetiap SKPD. Ia
mengatakan hal tersebut banyak yang tidak jelas alias abal-abal, salah satunya
tenaga honor Dinas Perkotaan.
“ Saya banyak menerima laporan soal data
tenaga honorer yang tidak jelas, ada SK nya tapi orangnya tidak pernah masuk
bekerja. Laporan tersebut ternyata benar adanya setelah Kita kroscek. Saya akan
tindak ini, kalau perlu akan kita pecat,” tegas Syahirsah.
Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Ayub
Khan saat diminta tanggapan atas Sidak Bupati Syahirsah, berusaha menghindar
bahkan terlihat berlari saat awak Media berupaya mendekat.
Terpisah, Kepala Dinas Pekotaan
Batanghari Suaidi, dengan tegas mengatakan siap mempertanggungjawabkan tudingan
soal data tenaga honor SKPD yang dipimpinnya.
“ Kita siap mempertanggung jawabkannya,
tidak ada data fiktif soal tenaga honor Kita, semua yang bekerja ada SK nya dan
ada orangnya,” tegas Suaidi. (bp3/dia)
Posting Komentar