Dishut Belum Inventarisir Luas Hutan

ILUSTRASI: Kawasan TAHURA.

Komisi II Dukung Penambahan Polhut

MUARABULIAN,BPost–Dinas Kehutanan Batanghari, ternyata belum melakukan Inventarisir luas hutan. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari, selaku Mitra Kerja Dishut Batanghari, instansi pimpinan M. Riduwan ini untuk segera mendata sisa luasan hutan.

“ Dishut Batanghari ternyata belum menginvanterisir luas hutan, yang masih tersisa dari tangan perambah dan pembalak liar,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Batanghari, Mashuri, Senin (18/4).

Komisi II DPRD Batanghari, sambung Mashuri, akan segera menggelar hearing bersama Dishut Batanghari. Apalagi saat ini jumlah hutan Tahura yang tersisa, belum diketahui pasti luasanya.

“ Jika sudah di lakukan pendataan, maka Kita akan tahu bagaimana kondisi hutan yang ada saat ini, karena ini penting di lakukan mengingat Batanghari memiliki hutan dan lahan yang sangat luas,” kata Mashuri.

Dewan akan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, bagaimana cara agar hutan dan lahan yang di lindungi oleh Undang-undang bisa terjaga dengan baik. DPRD akan semaksimal mungkin membantu dan memberikan solusi agar hutan tidak terus di rambah.

Sementara itu terkait dengan kekurangan Polisi Hutan (Polhut), DPRD Batanghari menyarankan agar segera di tambah. Jika tidak, kinerja Dishut juga tidak efektif, apalagi jumlah luasan lahan dan hutan yang ada saat ini sebanyak 40 % dari total luas kabupaten Batanghari.

“ Hampir setengah luas Batanghari adalah hutan dan lahan perkebunan, jadi Polhut harus di tambah dan di beri pelatihan yang baik, agar bisa menjadi andalan dalam mengatasi masalah yang ada di hutan,” tuturnya.

Tidak itu saja, Komisi II DPRD juga meminta agar Dinas Kehutanan memperbaiki management dan sistem kerja. Apalagi pada tahun depan dinas kehutanan akan ditarik Kementerian.

“ Perbaikan management, sistem kerja, harus di perbaiki. Ini bertujuan agar Dinas Kehutanan bisa bekerja dengan baik dan dalam menjaga hutan jangan mengorbankan masyarakat,” pinta Mashuri.

Komisi II DPRD Batanghari akan terus membantu mengupayakan penambahan personil Polhut. Bahkan jika memang diperlukan, Komisi II akan merekomendasikan kepada Bupati, untuk pemindahan PNS yang kurang aktif, menjadi Polisi Hutan agar dapat membantu kekurangan personil. (jon/dia)